Lingkaranberita.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memperkuat budaya tanggung jawab birokrasi di tingkat bawah dengan menyoroti pentingnya integritas laporan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan anggaran publik. Dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan yang digelar baru-baru ini, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menyampaikan arahan tegas: akurasi laporan adalah cermin integritas birokrasi lokal.
Pesan ini muncul seiring kekhawatiran bahwa ketidaksesuaian laporan kegiatan dengan realisasi lapangan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan gejala lemahnya etika pengelolaan anggaran. “Laporan yang dibuat harus sejalan dengan fakta di lapangan. Jika tidak, itu artinya kita kehilangan kompas moral dalam melayani masyarakat,” tegas Tohar.
Dalam konteks desentralisasi fiskal, kewenangan yang besar di tangan pemerintah daerah harus diimbangi dengan kemampuan menyusun perencanaan dan pelaporan yang akurat. Menurut Tohar, laporan kegiatan bukan sekadar alat teknis, melainkan representasi akuntabilitas publik yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tohar juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di kecamatan, desa, dan kelurahan untuk segera melakukan validasi ulang terhadap seluruh laporan yang akan masuk ke dalam pembahasan APBD. Validasi ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata warga.
“Laporan yang lemah akan menghasilkan kebijakan yang salah arah. Kita tidak bisa membangun daerah dengan data yang keliru,” tambahnya.
Tak hanya soal laporan tertulis, Tohar mendorong agar kepala desa dan camat mengambil peran lebih besar sebagai pengawas dan pembina pelaporan di lingkup masing-masing. Menurutnya, kolaborasi antarlevel pemerintahan adalah kunci untuk menghindari distorsi informasi yang bisa berujung pada pemborosan anggaran.
Langkah ini mencerminkan pergeseran pendekatan pemerintah PPU dari sekadar penyerapan anggaran menjadi pengelolaan yang berbasis data dan kebutuhan riil. Tohar berharap, dengan menanamkan prinsip integritas sejak proses perencanaan, PPU dapat membangun birokrasi yang tak hanya efisien, tetapi juga dipercaya oleh masyarakatnya.(adv/kominfoppu)