Lingkaranbetita.com, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Syaiful Bakhri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Ia menilai bahwa pertumbuhan jumlah sekolah dan permintaan pembangunan ruang kelas baru tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai.
“Penambahan sarana sekolah seperti gedung tentu membutuhkan tenaga pengajar baru. Namun, aturan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer menjadi kendala besar.” Hal ini disampaikan saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis, (21/11/2024.
Ia memberikan contoh konkret mengenai kondisi di Dusun Kudung, Kecamatan Bengalon, yang merupakan bagian dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2.
“Di wilayah ini, akses ke sekolah terdekat memerlukan perjalanan hingga 5 kilometer. Beberapa sekolah, seperti yang berada di PT Anugerah Energitama, sudah kelebihan kapasitas, sementara di desa persiapan Tepian Budaya, warga mengusulkan pembangunan gedung baru,” ungkapnya.
Syaiful juga menekankan pentingnya fasilitas pendidikan yang memadai, seperti laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan perpustakaan.
“Sekolah-sekolah di pinggiran masih minim fasilitas ini, yang sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap sekolah harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Menurut aturan, setiap sekolah harus memenuhi standar tertentu, termasuk tenaga pendidik minimal S1, ruang belajar yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Selain itu, politisi dari Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) tersebut juga menyoroti perlunya pengadaan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
“Beberapa perusahaan swasta, seperti PT Anugerah Energitama dan PT Bima Palma Nugraha, telah menyediakan bus sekolah bagi anak karyawan mereka. Saya mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan serupa bagi sekolah negeri yang sulit dijangkau,” katanya.
“Nah sekarang itu nanti akan kita dorong juga pemerintah untuk memfasilitasi transportasi bagi siswa. Kenapa tidak, ya kan?,” tambahnya.(adv/dprdkaltim)