Lingkaranberita.com, Kutai Timur – Luasan panen padi di Kalimantan Timur mengalami penurunan yang signifikan, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, luasan panen padi tercatat mencapai 57,08 ribu hektare, menurun dari 64,97 ribu hektare pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya luasan panen padi sebesar 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.
Menanggapi penurunan hal tesrsebut, Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menyatakan bahwa Kabupaten Kutai Timur juga mengalami penurunan luasan panen padi. “Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur belum lama ini.
David menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah. “Melalui program ini, kami berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya, terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersabar dan menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung program ketahanan pangan. “Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif,” kata David.
Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, dalam pernyataannya di laman badanpangan.go.id, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan program-program dari Badan Pangan Nasional. “Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sarwo Edhy menekankan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Langkah ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang,” jelasnya.
David Rante berharap, dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri, serta dukungan dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berupaya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)