lingkaranberita.com, Penajam – Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mengumumkan bahwa enam fraksi telah ditunjuk untuk menyusun pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam upaya memperkuat kinerja legislatif. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat resmi pada Rabu (18/9), yang menyoroti pentingnya kerja sama antarfraksi demi terciptanya pemerintahan daerah yang efektif.
Salah satu fraksi utama yang terlibat adalah Fraksi Partai Gerindra. Raup Muin menjelaskan bahwa fraksi-fraksi ini akan memainkan peran penting dalam menyusun peraturan dan tata tertib yang akan menjadi acuan kerja DPRD. Saat ini, fokus DPRD PPU adalah menyelesaikan dokumen-dokumen penting, seperti Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD.
“Kami telah mengusulkan tiga nama ketua Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal penyusunan aturan-aturan ini,” jelas Raup Muin.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa struktur pimpinan DPRD PPU akan terdiri dari posisi ketua, wakil ketua I, dan wakil ketua II. Namun, beberapa fraksi seperti Partai Golkar dan Demokrat masih belum mengajukan nama untuk mengisi posisi pimpinan.
“Kami sudah memiliki nama dari Fraksi Gerindra yang siap diusulkan, tetapi kami masih menunggu rekomendasi dari fraksi lainnya, seperti Golkar dan Demokrat,” tambahnya.
Rekomendasi dari fraksi-fraksi ini akan segera diserahkan kepada kepala daerah dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mendapatkan persetujuan.
“Nama-nama pimpinan baru akan segera diajukan untuk memastikan struktur kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ungkap Raup Muin.
Ia juga menyampaikan harapannya agar proses pembentukan AKD dapat berjalan cepat dan efisien, karena semakin cepat selesai, semakin baik untuk kinerja DPRD ke depannya.
Raup Muin optimistis bahwa dengan adanya enam fraksi yang solid, DPRD PPU dapat berperan lebih baik dalam melayani masyarakat serta mendukung pembangunan di daerah.
“Kolaborasi antarfraksi ini akan memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat PPU,” tutupnya.(adv/dprdppu)