Lingkaranberita.com, PENAJAM – Dalam upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, Pj. Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Babulu tahun 2024.
Acara ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah, dan berlangsung di Gedung Serba Guna Kecamatan Babulu pada Senin (05/02/2024).
Dalam arahannya, Pj. Bupati Makmur Marbun menyampaikan bahwa Kecamatan Babulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 39.921 jiwa dan luas wilayah 399,45 km persegi.
Dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, sebesar 99,93 jiwa/km persegi, beliau menyoroti potensi besar lahan pertanian yang harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan mengendalikan inflasi.
Makmur Marbun juga mencatat pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi pertanian, dengan melakukan audensi bersama Menteri Pertanian, Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman, dan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0913 PPU pada 27 Desember 2023, untuk memperjuangkan dukungan dan bantuan dalam penanganan masalah sumber air baku untuk pengairan lahan sawah.
Selain itu, Pj. Bupati menekankan pentingnya infrastruktur pendukung pertanian dan potensi sektor pariwisata. Kecamatan Babulu, yang dianggap sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, seperti wisata sawah, wisata susur sungai, dan wisata mangrove.
Komitmen Pj. Bupati untuk Pengembangan Wilayah
Makmur Marbun juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana dasar pelayanan publik, seperti fasilitas kesehatan, pelayanan air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, dan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Babulu.
Dengan penekanan pada Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten PPU Tahun 2025, Pj. Bupati menegaskan pentingnya menjaring permasalahan pembangunan secara komprehensif.
Hal ini diharapkan dapat menghasilkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan mewujudkan target pembangunan secara beriringan. (tar/advKominfo)