lingkaranberita.com, Samarinda, 10 Mei 2025 — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan keseriusan daerahnya dalam membangun ekosistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Hj. Arifah Fauzi, dalam forum penting yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (10/5).
Forum strategis yang turut dihadiri Gubernur Kaltim, Dr. Rudy Mas’ud, menjadi ruang dialog terbuka antar pemangku kebijakan dalam mengakselerasi program-program ketahanan sosial, terutama menjelang operasional penuh Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kehadiran IKN menuntut kesiapan sosial yang inklusif. Maka, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Rudy dalam sambutannya.
Dalam paparannya, Wabup Waris mengungkapkan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh Pemkab PPU untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Salah satunya adalah optimalisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang memberikan pendampingan kasus kekerasan secara langsung.
“Sepanjang 2024, kami menangani 44 kasus kekerasan, dan hingga Maret 2025 terdapat 10 kasus aktif. Kami hadir bukan hanya sebagai penangan, tetapi juga pencegah,” ungkap Waris.
Tidak hanya responsif, Pemkab PPU juga aktif dalam aspek preventif. Program edukasi publik, kampanye anti-kekerasan, hingga pelatihan gender di tingkat desa telah digulirkan secara masif. Peran PUSPAGA juga diperkuat sebagai pilar pembinaan keluarga dan rujukan konsultasi sosial.
“Kami tidak tinggal diam. Pengarusutamaan gender kami laksanakan secara menyeluruh, dari pemerintahan hingga akar rumput,” tambahnya.
Upaya pemberdayaan pun menyasar kelompok perempuan kepala keluarga melalui pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan, serta pembukaan akses ekonomi dan hukum lewat sinergi bersama organisasi perempuan lokal.
Meski demikian, Wabup Waris menekankan bahwa tantangan belum usai. Ia menyoroti perlunya pemerataan lembaga layanan seperti P2TP2A, Forum Anak, serta pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di seluruh wilayah PPU.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar tanggung jawab satu instansi. Ini adalah tanggung jawab sosial kolektif yang butuh partisipasi lintas sektor,” tegasnya.
Pertemuan ini juga dihadiri Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat dari Kementerian PPPA RI, kepala daerah se-Kaltim, serta para pegiat hak anak dan perempuan. Forum ini dinilai strategis dalam menyamakan langkah antara pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem perlindungan sosial di era transformasi wilayah IKN.
Dengan visi “PPU untuk Semua”, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus mendorong perubahan yang berpihak pada perempuan dan anak, memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan. (adv/DiskominfoPPU)