Lingkaranberita.com, Penajam – Di tengah euforia peluncuran program “Gratispol” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, suara kritis datang dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani. Ia mengapresiasi inisiatif populis tersebut, namun mewanti-wanti agar program ini tidak menenggelamkan urgensi pembangunan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di daerah.
“Gratis itu menyenangkan, tapi jangan sampai membutakan. Kita tetap butuh jalan yang layak, sekolah yang memadai, dan fasilitas publik yang berkualitas,” ujarnya tegas saat diwawancarai di Kantor DPRD PPU, Senin (21/4/2025).
Menurut Bijak, antusiasme publik terhadap program penggratisan yang dijanjikan sejak masa kampanye memang tinggi. Namun ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak bisa hanya dinilai dari peluncurannya, melainkan dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan.
“Program ini harus berjalan dengan sistematis dan disertai evaluasi berkala. Jangan sampai menjadi janji yang selesai di spanduk, tapi tidak sampai ke dapur masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara bantuan sosial dan pembangunan struktural. Bagi Bijak, membebaskan biaya bukanlah satu-satunya solusi jika infrastruktur dasar masih tertinggal.
“Anak-anak mungkin mendapat pendidikan gratis. Tapi bagaimana jika harus berjalan kaki berjam-jam karena jalannya rusak atau tidak ada jembatan? Ini yang harus dipikirkan,” tambahnya.
Bijak juga mengingatkan bahwa anggaran program seperti Gratispol berasal dari uang negara yang seharusnya dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya menikmati, tetapi juga mendukung program dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan partisipasi aktif.
“Program seperti ini bisa jadi peluang emas atau jebakan manis. Tergantung bagaimana kita mengelolanya,” tutupnya.
Dengan pesan yang tajam namun membangun, Bijak mendorong agar Pemprov Kaltim tetap menjaga keseimbangan antara janji politik dan tanggung jawab pembangunan. Menurutnya, kesejahteraan sejati hanya bisa dicapai jika kebijakan populis juga dibarengi dengan fondasi pembangunan yang kuat.(adv/DPRD PPU)