Penajam, Lingkaranberita.com – Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan klasik: ketimpangan akses layanan publik, khususnya dalam urusan administrasi kependudukan (adminduk). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU kini tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan melirik model pelayanan daerah tetangga sebagai rujukan.
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, menyebutkan bahwa Kota Balikpapan menjadi contoh ideal dalam hal penyediaan layanan perekaman KTP elektronik yang lebih terdesentralisasi. Di sana, warga bisa mengakses layanan langsung dari kantor kecamatan, tanpa harus datang ke kantor pusat.
“Sistem layanan keliling seperti di Balikpapan memberi kemudahan besar, terutama bagi warga di wilayah yang jauh dari pusat kota,” ujar Waluyo. Ia menekankan bahwa konsep layanan yang dekat dan cepat adalah kebutuhan mendesak bagi wilayah yang tengah berkembang pesat seperti PPU.
Namun demikian, ambisi untuk mendekatkan layanan ke masyarakat terbentur realita keterbatasan anggaran. “Harga perangkat perekaman e-KTP cukup tinggi, sementara kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat kami harus berpikir ulang dalam pengadaan,” tambahnya.
Selain kendala teknis, faktor infrastruktur juga menjadi penghambat. Saat ini, kantor Disdukcapil PPU masih bergabung dengan instansi lain, menyebabkan layanan yang tidak optimal dan minim ruang publik, termasuk lahan parkir.
“Kondisi kantor saat ini tidak representatif. Kami sudah mengusulkan pembangunan kantor baru agar pelayanan menjadi lebih manusiawi dan profesional,” jelas Waluyo.
Di tengah proyek ambisius pembangunan IKN yang diharapkan membawa modernisasi ke berbagai sektor, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan pelayanan dasar yang perlu segera diatasi. Wilayah penyangga seperti PPU seharusnya mendapatkan perhatian lebih, mengingat peran strategisnya dalam menopang IKN.
Upaya Disdukcapil untuk melakukan reformasi internal dan mengusulkan perubahan struktural menjadi cerminan dari harapan besar: bahwa transformasi layanan publik bukan hanya soal gedung baru, tetapi tentang keberpihakan pada kebutuhan warga hingga ke pelosok.(adv/kominfoppu)