Lingkaranberita.com, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyampaikan tanggapan terkait maraknya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan di luar daerah. Ia menegaskan pentingnya evaluasi atas pelaksanaan bimtek tersebut, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi anggaran.
“Bimtek sudah pernah kami bahas tahun sebelumnya. Kami di DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi pelaksanaannya kembali kepada dinas terkait. Kami sudah menyampaikan bahwa kegiatan bimtek seharusnya lebih bijak dilakukan, bahkan pernah ada bimtek yang di luar daerah, dan itu sempat kami protes. Mengapa tidak dilakukan di dalam daerah saja? Hal tersebut hanya membuang anggaran,” ujar Asti.
Menurutnya, pengaduan masyarakat terkait banyaknya bimtek dan rapat koordinasi yang digelar di luar daerah telah disampaikan ke DPRD. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan dinas masing-masing. DPRD, lanjut Asti, tetap menjalankan fungsi pengawasannya dan mendorong agar prioritas anggaran diarahkan pada hal-hal yang lebih mendesak.
“Mereka yang tahu apakah bimtek tersebut benar-benar diperlukan atau tidak. Jika memang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), tentu DPRD akan mendukung. Tetapi, jika hanya menghambur-hamburkan anggaran, hal itu perlu dikritisi,” tegasnya.
Asti juga mengungkapkan bahwa sebelumnya DPRD pernah memprotes lambatnya pelaksanaan pekerjaan di salah satu dinas, yang ternyata disebabkan oleh kurangnya personel dengan sertifikasi yang memadai. Dalam konteks seperti itu, bimtek dianggap penting dan layak didukung untuk meningkatkan kapasitas SDM di dinas terkait.
Namun, ia mengingatkan, jika kegiatan bimtek malah menghambat pelayanan atau pengerjaan proyek karena personel dinas terlalu sering meninggalkan tugas utama, DPRD tidak akan segan menegur.
“Kami tidak pernah melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimtek itu. Tetapi, jika ada proyek atau kegiatan yang tertunda karena personel dinas sibuk mengikuti bimtek, tentu kami akan bertindak. Ketika rapat, yang hadir pun haruslah pihak yang dapat mengambil kebijakan, bukan hanya perwakilan tanpa otoritas,” jelas Asti.
Ia menambahkan bahwa bimtek harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi peningkatan SDM dan pembangunan di Kutai Timur. Jika masyarakat menemukan kegiatan bimtek yang dirasa tidak relevan, Asti mengimbau untuk menyampaikan hal tersebut ke DPRD agar dapat ditindaklanjuti.
“Kalau memang bimtek itu dirasa perlu, kami tidak boleh protes. Sebab, pada akhirnya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan SDM yang berdampak pada kemajuan Kutai Timur,” tutupnya. (dprdkutim)