lingkaranberita.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melakukan kolaborasi dengan sejumlah balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, Erwansyah, menyatakan bahwa upaya ini bertujuan untuk mendukung pendapatan ekonomi keluarga. “Kami melakukan kerja sama dengan beberapa balai latihan kerja untuk meningkatkan SDM guna menunjang pendapatan ekonomi keluarga,” ujarnya di Penajam, Sabtu.
Kerja sama ini mencakup lembaga seperti Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Sains dan Teknologi Solo, serta Indonesia Learning Center (ILC) Malang. “Kami ingin warga yang ikut pelatihan memiliki kualitas dan sertifikat yang sesuai dengan pasar kerja,” tambah Erwansyah.
Melalui program ini, peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikasi yang penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang merupakan ibu kota masa depan Indonesia. Untuk memenuhi syarat bekerja di IKN, calon pekerja harus memiliki sertifikasi yang diakui.
Erwansyah menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024, ada beberapa tahap pelatihan yang akan dilakukan, di mana tahap pertama melibatkan 20 peserta, tahap kedua 40 peserta, dan tahap ketiga sebanyak 30 peserta yang akan mengikuti pelatihan di Kota Solo. “Tahap tiga baru diberangkatkan ke Solo, dan ada 20 orang yang menjalani pelatihan kerja di Malang, pelatihan ini berlangsung selama tiga bulan,” tambahnya.
Target untuk tahun 2024 adalah melatih 150 warga dengan anggaran sebesar Rp15 miliar. Yan Tambaru Pailan, Perencana Program Dinas Nakertrans, menambahkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 99 warga telah mengikuti pelatihan kerja dengan dana sebesar Rp600 juta.
“Dana untuk pelatihan kerja bagi 150 peserta dan 99 orang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Pada APBD 2025, alokasi untuk pelatihan kerja juga disiapkan sebesar Rp10 miliar,” jelasnya. Pada tahun 2023, sebanyak 702 warga telah diberikan pelatihan kerja yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Kalimantan Timur, dan pihak swasta.(adv/kominfoppu)