Lingkaranberita.com, SANGATTA – Rapat Koordiasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dibuka langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretaris Kabupaten (Seskab) Poniso Suryo Renggono. Ikut mendampingi hadir Kabag Hukum Setkab Januar Bayu Irawan pada Senin (24/7/2023) siang, diruang Arau, Kantor Bupati Kutim.
Dalam rakor, lelaki berkacamata tersebut mengingatkan peserta rapat bahwa Kabupaten Kutim memperoleh Juara 1 terkait pelaporan aksi HAM. Pada 2022 lalu yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Prestasi ini haruslah dipertahankan, di 2023 ini. Dengan laporan capaian HAM yang terbagi atas tiga penilaian. Pertama pada triwulan empat yang berupa data-data awal terkait kebijakan di Perangkat Daerah (PD) yang pro terhadap HAM.
“Dinas-dinas diharapkan pro aktif dalam
mensupport Bagian Hukum dalam menjalankan Ranham. Baik prestasi pada tingkatan Provisi maupun upaya mengangkat prestasi Kabupaten Kutim menjadi lebih baik dan meningkat di level
nasional,” harap Asisten Pemkesra.
Adapun laporan capaian HAM di triwulan delapan merupakan “follow up” atau tindak lanjut dan evalusi penegakan hukum yang juga harus dilaporkan pihak PD. Kemudian dilanjutkan proses lebih lanjut pada triwulan empat pada akhir tahun.
Perlu diketahui pembaca, Rakor Ranham kali ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.
Kabag Hukum Setkab Kutim Januar Bayu Irawan menyebutkan makna dari Kepres tersebut mengisyaratkan bahwa Pemkab wajib melakukan penghormatan. Baik itu perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan kemajuan HAM. Terhadap kelompok sasaran yang ditujukan. Khususnya perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat cacat.
Rakor yang digelar Bagian Hukum dimaksudkan untuk menghimpun data-data yang ada di pemerintah, khususnya untuk dinas-dinas terkait. Seperti Bappeda, Disnakertrans, DP3A, Disdukcapil, Bagian Ekonomi Setkab, Diskop UKM, Dinsos, Dinkes dan Disdikbud.
“Agar kemudian terlihat mana-mana kebijakan yang pro terhadap HAM. Dengan tujuan agar dapat disampaikan pada pihak Kementerian Hukum dan HAM bahwa Kutim merupakan kabupaten layak HAM,” pungkas Bayu. (adv/kutim)