LINGKARANBERITA.COM, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak ikut-ikutan berpolitik praktis, mengingat pada 2024 mendatang menjadi tahun politik, baik pilpres, pilkada maupun pileg.
“Jangan sampai ikut-ikutan urusan partai politik, mau wali kota, bupati dari partai apa. Jangan ikut berpolitik,” pesan Hadi saat membuka kegiatan Penilaian Camat Berprestasi se-Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (6/10/2022).
Hadi menegaskan, larangan ASN berpolitik sudah diatur dalam undang-undang dengan tujuan menjaga netralitas ASN. Terlebih, tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik, dimana akan dilaksanakan pilpres, pilkada dan pileg. Tentu, kontestasi politik sudah dimulai tahun depan.
“Kalau punya dukungan itu sah-sah saja, cuma tidak berpolitik praktis. Saya juga punya partai, tapi saya tidak boleh memaksakan (untuk mendukung). Silakan masyarakat menilai,” tutur mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini.
Berkaca pada pilpres lalu, lanjut Hadi, masyarakat terpolarisasi dukungannya dan bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal semua calon saat itu, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dukungan dan fanatisme yang berlebihan dari pendukung masing-masing capres saat itu berdampak masyarakat menjadi bertikai.
“Kalau kita mencintai sesuatu jangan berlebihan, begitu juga kalau membenci, jangan terlalu benci,” tambahnya.
Biasa-biasa saja, tidak mustahil apa yang kita cintai, sesuatu yang buruk di dalamnya. Sebaliknya, apa yang dibenci ada kebaikan di dalamnya.
Ketua pelaksana Penilaian Camat Berprestasi se-Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan Dani selaku Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kaltim menjelaskan, kegiatan itu bertujuan sebagai wadah pembinaan camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berdampak masyarakat nantinya dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur sesuai standar pelayanan.
“Ini juga sebagai reward kita kepada para camat yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya,” kata Diddy.
Pria yang juga menjabat Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah ini menjelaskan, penilaian Camat Berprestasi 2022 diikuti sebanyak 9 camat yang berasal dari wilayah kecamatan di 10 kabupaten/kota.
“Tim penilai berasal dari Bappeda Kaltim, Satpol PP, DPMPD Kaltim, Biro Ortal serta Asisten Pemerintahan dan Kesra,” tutup mantan Kepala BKD itu.(*adv/Kominfokaltim)