LINGKARANBERITA.COM, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ini merupakan tahun keenam bagi Banyuwangi mendapat nilai SAKIP A.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penilaian tersebut secara virtual yang diserahkan oleh Sekretaris Kemenpan RB, Rini Widyantini dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota, belum lama ini.
“Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Ipuk.
Bagi Ipuk, penilaian SAKIP selain menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya, namun juga menilai kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.
“Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” papar Ipuk.
Ipuk mengaku bahwa pemkab terus meningkatkan rapor SAKIP ini menjadi AA. Termasuk nilai reformasi birokrasi yang saat ini berada di level BB.
“Kami terus mendorong aspek-aspek peningkatan kinerja di internal pemkab. Salah satu contoh untuk meningkatkan kapasitas birokrat kami telah berkolaborasi dengan Pemkab Jabar untuk pengembangan SDM birokrat,” kata Ipuk.
Sementara itu, Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini mengatakan, SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
“Jadi tidak semata berkompetisi mendapatkan predikat nilai. Tetapi bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan, serta efektifitas kegiatan yang diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja,” kata Rini.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan. (lb-2)