LINGKARANBERITA.COM, TANJUNG SELOR – Setelah mengikuti agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Januari lalu, jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) selama dua hari, Sabtu-Ahad.
Rakerwil yang dihadiri peserta dari dalam dan luar wilayah Kaltara ini berlangsung secara virtual dan tatap muka di Hotel Khar, Bulungan.
Ketua DPW PKS Kaltara, M Nasir, dalam sambutannya memaparkan tujuan diadakannya rakerwil yang tidak hanya sebagai forum silaturahmi dan konsolidasi tetapi juga untuk mengevaluasi kinerja dan target program kerja.
“Raker ini menjadi ajang konsolidasi agar terbangun solidaritas. Selanjutnya menjadi ajang evaluasi program selama setahun ke belakang dan membuat target program. Nanti akan ada penilaian DPD terbaik serta kita akan memberikan penghargaan kepada aleg PKS terbaik tahun 2021, dengan kategori: merakyat memberi pelayanan yang baik dan advokasi kepada masyarakat, aktif berkomunikasi dengan struktur, dan aktif hadir dalam unit-unit pembinaan anggota,” paparnya.
Dengan tema Semangat Transformasi dan Kolaborasi, DPW PKS Kaltara mengadopsi transformasi digitalisasi. Nasir menyebutkan tiga transformasi digital yang akan diaplikasikan oleh PKS Kaltara yaitu digitalisasi pendaftaran anggota berupa E-KTA, iuran anggota (E-Iuran) dan pendaftaran bakal calon anggota dewan (E-BCAD).
“Mengangkat tema yang sama dengan tema rakernas, Semangat Transformasi dan Kolaborasi. PKS Kaltara akan mengusung 3 dari 5 transformasi digital yaitu pendaftaran anggota secara online melalui E-KTA, E-Iuran Anggota, pendaftaran bakal calon anggota dewan melalui E-BCAD sehingga di desa-desa pun bisa mengusulkan siapa yang menjadi kandidatnya untuk menjadi wakil rakyat di tingkat kota hingga tingkat pusat,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan target kursi anggota dewan DPW PKS Kaltara yaitu sebanyak 1 kursi untuk kursi DPR-RI, 6 kursi untuk DPRD tingkat Provinsi, dan 21 kursi untuk DPRD tingkat Kota/Kabupaten.
Hadir dalam Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW), Joko Widodo, memberikan sambutan sekaligus membuka rakerwil. Dalam sambutannya, Ia mengingatkan para peserta rapat akan visi partai sebagai partai dakwah yang mengusung konsep “rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam)”.
“Seluruh kader PKS harus memahami makna dari rahmatan lil ‘alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya rahmat bagi manusia tetapi juga bagi alam semesta. Pembangunan di Kalimantan Utara tidak boleh mengabaikan rahmat bagi seluruh alam. Anak cucu kita harus menikmati alam, harus mendapatkan fasilitas dari alam ini karna kita tidak merusaknya. Ini konsep yang harus diperjuangkan,” paparnya.
Ia menyebutkan semangat Kolaborasi untuk membangun Kaltara melalui kerja sama dengan elemen masyarakat, partai-partai lain dan organisasi-organisasi masyarakat menjadi partai yang berkontribusi dalam tegaknya keadilan di dalam masyarakat.
“Mari kita kokohkan betul semangat kita untuk melakukan kolaborasi. Kita datangi seluruh komponen politik, ormas dan komponen masyarakat yang ada di Kalimantan Utara ini. Seluruh komponen masyarakat mohon didekati dengan baik agar mau bersama PKS membangun masyarakat. Kaltara ini wilayah yang luas, sehingga tidak bisa sendirian,” terangnya.
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan, Alifuddin, berpesan kepada para anggota PKS untuk memurnikan orientasi perjuangan partai sesuai jati diri partai.
“Beberapa hal yang mesti kita persiapkan adalah kita harus memurnikan, mensucikan, membersihkan orientasi perjuangan kita. Bahwa partai adalah penjelmaan perjuangan dakwah kita. dengan penjelmaan melalui partai ini kita insya Allah lebih banyak bermanfaat, lebih banyak menyebarkan kebaikan,” papar Alifuddin mengutip pesan Presiden PKS saat rakernas Januari lalu.
“Jati diri PKS adalah partai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Artinya Islam yang berkarakter moerat, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, tapi di tengah-tengah adil. Sikap moderasi PKS termaktub dalam anggaran dasar partai sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tertulis di dalam undang-undang dasar 1945,” ungkapnya. (*dis/)