Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Kebijakan besar penataan kawasan perkotaan kembali digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
Di tengah rencana penyusunan proyek fisik bernilai fantastis di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong, pemerintah daerah mengeluarkan jaminan penuh bagi keberlangsungan dapur warga; memastikan para pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan hidup di zona tersebut tidak akan kehilangan mata pencaharian akibat relokasi.
Langkah akomodatif ini mengemuka menyusul dimulainya tahap pendataan ulang terhadap aktivitas ekonomi warga yang mendiami kawasan Jalan Kartini hingga Jalan Mayjend Panjaitan.
Berdasarkan catatan sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, kawasan strategis tersebut dihuni oleh berbagai ragam sektor usaha skala mikro, mulai dari perdagangan sembako, sentra kuliner, hingga bengkel mandiri.
Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat memahami risiko ekonomi yang kerap timbul setiap kali program penataan wilayah dijalankan. Oleh karena itu, aspek kesejahteraan warga terdampak diletakkan sebagai prioritas utama sebelum alat-alat berat turun ke lapangan.
“Warga yang memiliki usaha di sana mungkin akan diutamakan. Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi kehidupan mereka tidak berjalan, karena mereka juga perlu penghidupan,” ujar Aidil, Jumat (6/11/2026).
Sebagai bentuk translasi nyata dari komitmen tersebut, Disperkim Kukar telah merancang konsep tata ruang terpadu yang termuat dalam Detail Engineering Design (DED) dengan estimasi anggaran mencapai Rp80 miliar.
Dalam rancangan cetak biru tersebut, pemerintah tidak sekadar menertibkan bangunan liar, tetapi turut menyiapkan fasilitas pengganti berupa booth atau tempat usaha representatif.
Fasilitas fisik ini diproyeksikan menjadi ruang baru bagi warga untuk melanjutkan aktivitas perniagaan mereka tanpa harus kehilangan pasar yang telah dibangun bertahun-tahun.
Kendati demikian, penataan fasilitas komersial ini akan disesuaikan secara bertahap berdasarkan jenis kegiatan ekonomi.
“Kalau untuk bengkel, belum, karena biasanya yang difasilitasi terlebih dahulu adalah usaha-usaha yang bersifat kering. Namun, nanti kita bicarakan lagi dengan warga di Kartini dan Panjaitan,” jelas Aidil menggarisbawahi pendekatan dialogis yang akan ditempuh pemerintah.
Tidak berhenti pada penyediaan lapak dagang, kawasan hasil penataan itu nantinya juga dirancang menjadi pusat klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terpadu.
Guna memastikan pola pengelolaan pascarelokasi berjalan profesional, Disperkim mengaku akan segera menggandeng Dinas Koperasi dan UKM Kukar untuk merumuskan regulasi pemanfaatan ruang yang adil dan berkelanjutan.
Secara teknis, mega proyek penataan bantaran sungai ini telah dipetakan ke dalam tiga segmen wilayah kerja. Segmen pertama dilaporkan telah steril, berpusat di kawasan Taman Musik.
Sementara itu, segmen kedua membentang dari titik akhir segmen pertama hingga jembatan di sebelah kanan jalur Jalan Kartini, dan segmen ketiga mencakup sisi sebelah kiri hingga tembus ke Jembatan Mangkuraja atau yang lebih dikenal sebagai Jembatan Besi.
Dalam proses inventarisasi hunian di lapangan, Disperkim mencatat ada sekitar 219 unit bangunan rumah yang masuk dalam peta penataan.
Namun, percepatan proyek ini masih harus melalui sejumlah simpul birokrasi lintas instansi.
Pasalnya, wilayah bantaran sungai yang menjadi objek penataan melibatkan kewenangan teknis dari instansi vertikal, salah satunya Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Untuk saat ini, data yang sudah kami kumpulkan masih sekitar 219 unit. Kami masih menyelesaikan beberapa dokumen yang harus dilengkapi karena berkaitan dengan kewenangan beberapa instansi teknis, seperti sungai yang menjadi kewenangan BWS,” paparnya.
Begitu seluruh dokumen perizinan lintas instansi rampung dan tahapan administratif tahun ini tuntas diselesaikan, Disperkim Kukar berencana menggelar sosialisasi lanjutan secara masif.
Langkah jemput bola ini dinilai krusial agar seluruh warga di Jalan Kartini dan Jalan Mayjend Panjaitan memperoleh kejelasan informasi, sekaligus meredam kekhawatiran publik terhadap masa depan ekonomi keluarga mereka di lokasi yang baru. (*adv/dir)