lingkaranberita.com, PENAJAM — Keterbatasan aset wisata milik pemerintah ternyata tidak menjadi hambatan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Penajam Paser Utara (PPU) untuk memperluas sektor pariwisata daerah. Justru kondisi itu mendorong lahirnya strategi baru: membangun model kemitraan formal dengan pemilik lahan dan komunitas yang selama ini mengelola destinasi secara mandiri.
Kabid Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman, menjelaskan bahwa paradigma baru ini muncul karena sebagian besar destinasi populer berdiri di atas lahan pribadi. Tanpa pola kerja sama, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan wisata.
“Kami ingin hadir tanpa harus mengubah kepemilikan lahan. Jadi pendekatannya adalah kemitraan. Tujuannya supaya pengelolaan bisa lebih profesional dan destinasi tetap berkembang,” kata Juzlizar.
Disbudpar menyiapkan skema pendampingan yang memungkinkan pemerintah memberi dukungan teknis mulai dari penataan area, penguatan promosi, hingga peningkatan kapasitas komunitas pengelola. Selain itu, kegiatan besar seperti event pariwisata juga bisa dikolaborasikan agar memberikan dampak ekonomi lebih luas.
Destinasi yang menjadi prioritas kolaborasi meliputi Tanjung Jumlai, Nipah-nipah, Goa Tapak Raja, serta Istana Amal. Semua lokasi itu selama ini tumbuh dari inisiatif masyarakat dan dinilai memiliki potensi besar jika mendapat sentuhan standar pelayanan yang lebih baik.
Juzlizar menambahkan, pendekatan ini bukan hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah, tetapi juga membuat investor lebih percaya untuk menanamkan modal. Selama ini, status lahan pribadi kerap membuat investor ragu untuk berkomitmen jangka panjang.
Di tengah berbagai model kemitraan yang disiapkan, Ecowisata Mangrove Penajam tetap menjadi destinasi unggulan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Aset yang sudah sepenuhnya menjadi milik negara memungkinkan Disbudpar mengembangkan kawasan itu secara menyeluruh, dari fasilitas pengunjung hingga program edukasi lingkungan.
“Ecowisata Mangrove itu bukti bahwa pariwisata bisa maju ketika kepemilikan lahan jelas. Tapi kita tidak harus menunggu kondisi serupa di semua tempat, karena pola kemitraan bisa jadi solusi,” ujar Juzlizar.(adv/kominfoppu)