lingkaranberita.com, JAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) bukan hanya menjadi ajang pemilihan ketua umum, tetapi juga momentum daerah-daerah penghasil sawit untuk menyuarakan kembali ketimpangan manfaat dalam industri sawit nasional. Dalam forum yang digelar di Kementerian Pertanian pada Selasa (18/11/2025), Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor terpilih sebagai Ketua Umum AKPSI 2025–2030.
Para peserta munas dari berbagai daerah menyampaikan persoalan yang hampir seragam: besarnya dampak operasional perusahaan sawit tidak sebanding dengan kontribusi yang diterima daerah. Konflik sosial, persoalan tanah, kerusakan infrastruktur, hingga nihilnya retribusi daerah menjadi isu berulang yang mencuat di forum tersebut.
Menanggapi amanah baru yang ia emban, Mudyat menekankan bahwa masa kepemimpinan ini bukan sekadar urusan jabatan, melainkan perjuangan kolektif daerah-daerah untuk memperoleh haknya.
“Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil. Padahal masyarakat kami yang menanggung dampaknya. Melalui AKPSI, kita harus berjuang agar daerah penghasil sawit tidak terus menjadi penonton,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya revisi dan penataan regulasi, termasuk penyaluran dana BPDPKS serta skema retribusi tandan buah segar (TBS). Menurutnya, tanpa perubahan regulasi, daerah akan terus berada di posisi lemah dalam pengelolaan sumber daya yang ironisnya berada di wilayah mereka.
Selain pemilihan ketua umum, munas juga menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan strategi nasional AKPSI ke depan. Perwakilan pemerintah pusat seperti Staf Ahli Mendagri, Dirjen Perkebunan, dan Ketua Umum APKASI turut hadir dan memberikan pandangan terkait penguatan tata kelola industri sawit.
Munas ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk mendorong pemerataan manfaat sawit di seluruh daerah penghasil, sejalan dengan peringatan Hari Sawit Nasional yang digelar pada hari yang sama.(adv/kominfoppu)