lingkaranberita.com, Samarinda — Program pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Keladen di Kabupaten Paser kembali mendapat sorotan. Dalam dialog publik yang disiarkan TVRI Kaltim, Senin (1/9/2025), Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman, menegaskan pentingnya mempercepat pengisian kawasan transmigrasi tersebut dengan mengutamakan warga lokal sebagai penerima manfaat utama.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat setempat menjadi kunci keberhasilan program yang telah digulirkan sejak 2017 itu. Selain untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun, langkah ini juga dapat menghindari kerusakan infrastruktur akibat terlalu lama tidak ditempati.
“Harapan kami, warga lokal segera mendapat persetujuan dari Kementerian berdasarkan data Disnakertrans Paser. Kita semua harus berkolaborasi agar program ini tidak mangkrak,” ujar Abdurahman dalam dialog yang turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan.
Bangunan Belum Terisi, Potensi Ekonomi Belum Tergarap
Program transmigrasi UPT Keladen menyediakan kuota bagi 50 Kepala Keluarga (KK) lengkap dengan fasilitas rumah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, belum terisinya sebagian unit menyebabkan potensi kawasan itu belum termanfaatkan secara optimal.
Abdurahman menilai kawasan tersebut memiliki prospek ekonomi yang besar, terutama di sektor perkebunan sawit dan pertanian, yang dapat menjadi penggerak kesejahteraan warga baru dan ekonomi daerah.
“Kalau dibiarkan kosong, bangunan bisa rusak dan justru menjadi beban keuangan. Padahal, kalau dioptimalkan, wilayah ini bisa menjadi sentra ekonomi baru di Paser,” tegasnya.
Evaluasi Program Transmigrasi dan Dampak IKN
Selain mendorong percepatan pengisian, Abdurahman juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang menilai program transmigrasi di Paser perlu dievaluasi. Pasalnya, kebutuhan pemukiman lokal dinilai sudah cukup terpenuhi, sehingga pemerataan program ke kabupaten lain di Kaltim perlu menjadi pertimbangan pemerintah.
“Kita mendukung agar ke depan, kabupaten lain di Kalimantan Timur juga diberi kesempatan dalam program transmigrasi, bukan hanya Paser,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mendorong lonjakan populasi di kawasan sekitar, termasuk Paser yang kini dihuni lebih dari 300 ribu jiwa. Kondisi ini menuntut sinergi lintas sektor agar program transmigrasi tetap relevan, adaptif, dan tidak tumpang tindih dengan kebutuhan pembangunan baru di sekitar IKN.
Dialog Bahas Arah dan Tantangan Transmigrasi di Era Baru
Dialog Publika TVRI Kaltim tersebut juga menghadirkan Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawandi, Pengamat Sosial Universitas Mulawarman Muhammad Arifin, dan Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Paser Juhaeni.
Ketiganya membahas berbagai tantangan dalam pelaksanaan transmigrasi di era pembangunan IKN, mulai dari penyesuaian regulasi, pendanaan, hingga model pemberdayaan transmigran agar tidak hanya berpindah tempat, tetapi juga bertransformasi menjadi pelaku ekonomi produktif.(adv/dprdkaltim)