lingkaranberita.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan dalam agenda monitoring program di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Disnakertrans Kaltim Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program peningkatan kualitas tenaga kerja daerah. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyoroti masih terbatasnya jumlah paket pelatihan yang tersedia di BLKI. Ia mengusulkan agar jumlahnya ditingkatkan dari 16 menjadi 32 paket pelatihan, dengan dukungan anggaran yang memadai serta kesiapan instruktur yang profesional.
“Kalau memungkinkan, kita bisa dorong penambahan paket pelatihan melalui dukungan anggaran dari DPRD. Tujuannya agar pelatihan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan menghasilkan tenaga kerja lokal yang siap bersaing di IKN,” ujarnya.
Baba juga menekankan pentingnya data alumni dan tingkat serapan kerja sebagai tolok ukur efektivitas BLKI. Menurutnya, BLK tidak boleh hanya fokus pada pelatihan semata, tetapi juga perlu memiliki sistem pemantauan terhadap keberhasilan alumni di dunia kerja.
“Kita dorong adanya unit pelatihan di setiap kabupaten/kota, peningkatan jumlah instruktur, dan sistem tracing alumni yang akurat agar evaluasi program berbasis data,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menilai transparansi kurikulum menjadi faktor penting agar program pelatihan selaras dengan kebutuhan industri. Ia menegaskan pentingnya pelaporan alumni secara berkala untuk memastikan manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau tidak ada data alumni yang jelas, sulit mengukur dampaknya terhadap pengurangan pengangguran. Harus ada sistem yang memastikan lulusan BLK terserap dunia kerja,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis, menyoroti keterbatasan daya tampung BLK yang masih menjadi kendala utama. Ia menyebut, peran BLK sangat vital dalam penguatan vokasi, namun belum mampu menampung seluruh kebutuhan tenaga kerja di Kaltim.
“Angka pengangguran kita masih tinggi. Disnaker harus tampil dengan data dan strategi yang kuat agar DPRD bisa memperjuangkan tambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas pelatihan,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Sarkowi V Zahry, menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam proses rekrutmen peserta agar lebih transparan dan tepat sasaran. Ia juga menekankan perlunya publikasi yang lebih masif agar masyarakat di daerah mengetahui dan bisa mengakses program pelatihan yang tersedia.
“Jika informasi hanya beredar di lingkup terbatas, masyarakat di daerah tidak akan tahu peluang yang ada. Sosialisasi harus lebih luas dan inovatif,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua BLK di Kaltim, masing-masing berlokasi di Balikpapan dan Bontang, dengan total 65 paket pelatihan per tahun. Seluruh program dibiayai melalui APBD senilai Rp22 miliar, tanpa dukungan dari APBN.
“Peserta pelatihan memperoleh sertifikat BNSP dan CIU sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2025. Kami juga rutin melakukan sinkronisasi dengan perusahaan agar alumni dapat terserap di dunia kerja. Namun, daya tampung masih menjadi kendala, karena tiap paket hanya menampung 16 peserta,” jelasnya.
Kunjungan Komisi IV ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara DPRD dan Disnakertrans Kaltim, guna memastikan BLK menjadi pusat pelatihan yang produktif dan berkontribusi nyata dalam mencetak SDM lokal berkualitas menuju Kaltim Berdaya Saing dan IKN Maju.(adv/dprd kaltim)