lingkaranberita.com, PENAJAM PASER UTARA – Retribusi diambil, namun tak selaras dengan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Sepaku. Kesan itu diutarakan Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Sepaku ini mengatakan hingga sekarang arah pembangunan terkesan dikesampingkan. Padahal wilayah tersebut juga memberikan retribusi dari berbagai bentuk untuk Kabupaten PPU melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Retribusi sudah diambil, pajak badan usaha dan PBB, namun yang kami sayangkan kenapa sampai sekarang pembangunan di Sepaku tidak maksimal, bahkan enggak ada,” keluh Wahid, Selasa (8/7/2025).
Dikatakannya, seharusnya kebijakan pembangunan juga selaras dengan Kecamatan Penajam ataupun kecamatan lain seperti Waru dan Babulu. Jika karena hadirnya IKN Nusantara seharusnya harus dikesampingkan dulu, sebab saat ini masih masuk dalam wilayah teritori Kecamatan Sepaku.
“Pembangunan di Sepaku harusnya seimbang antara kecamatan Penajam, Babulu dan Waru. Entah itu infrastrukturnya maupun SDM. Kita kesampingkan masalah IKN, karena sampai sekarang belum ada kejelasan terkait pelepasannya dari administrasi wilayah Sepaku,” terangnya.
Diinformasikan, regulasi pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN Nusantara belum diterbitkan pusat. Sehingga pusat pemerintahan masa depa itu masih tercatat berada dalam teritori Kecamatan Sepaku.
“Tapikan sampai sekarang belum terbit Pemdasus. Seharusnya pemerintah daerah peduli juga dengan kami terkait pembangunan di Sepaku,” tegas Wahid.
Ia menyebutkan, infrastruktur jalan di lingkungan warga yang terdapat di Kecamatan Sepaku masih banyak berupa tanah, berlumpur, dalam arti belum dilakukan pengerasan seperti pengaspalan ataupun sekadar pengerasan jalan.
“Kami mau hanyalah pemerataan pembangunan, baik infrastruktur maupun SDM,” pungkas Wahid.(adv/dprdppu)