lingkaranberita.com, JAKARTA – Komitmen memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil migas kembali ditegaskan oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, dalam Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Kamis (10/7/2025) di Ballroom Mutiara, Hotel JW Marriott Jakarta.
Bupati hadir bersama jajaran, termasuk Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setdakab PPU, Kahar, serta Direktur Perusda Pengelola Migas PPU, menunjukkan keseriusan daerah dalam memperjuangkan hak-hak strategis di sektor energi nasional.
Forum Strategis 88 Daerah Penghasil Energi
Munas kali ini mempertemukan 88 daerah penghasil migas dan energi terbarukan dari seluruh Indonesia, terdiri atas 21 provinsi, 60 kabupaten, dan 7 kota. Turut hadir pula perwakilan BUMD sektor migas yang aktif memperkuat peran daerah dalam tata kelola energi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, membuka kegiatan secara resmi dan menekankan pentingnya kolaborasi daerah dalam mempercepat produksi migas nasional, terutama lewat pengembangan sumur baru dan optimalisasi sumur tua.
“Kami mendorong daerah dan BUMD agar berani mengelola sumur tua yang secara komersial tidak menarik bagi korporasi besar, tapi justru bisa berdampak besar bagi ekonomi lokal dan UMKM,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang baru terealisasi 0,4% dari potensi nasional sebesar 6.500 gigawatt. Hal ini menjadi alarm penting bagi percepatan transisi energi yang harus melibatkan kemitraan kuat antara pusat dan daerah.
Gubernur Jambi Pimpin ADPMET 2025–2030
Dalam forum tersebut, dilakukan juga serah terima kepengurusan ADPMET. Gubernur Jambi Al Haris resmi terpilih sebagai Ketua Umum ADPMET periode 2025–2030, menggantikan pengurus sebelumnya. Ia diharapkan membawa angin segar bagi perjuangan daerah dalam kebijakan energi nasional yang lebih berkeadilan.
Acara turut dihadiri tokoh-tokoh penting nasional, antara lain Wakil Menteri LHK Diaz Hendropriyono, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani Sirua (selaku Ketua Pelaksana), serta sejumlah kepala daerah lainnya.
PPU Ingin Jadi Subjek, Bukan Penonton
Bupati Mudyat Noor dalam keterangannya menegaskan bahwa ADPMET bukan sekadar forum seremonial, tapi wadah strategis dalam memperjuangkan kemandirian energi dan keadilan bagi hasil untuk daerah penghasil.
“PPU tidak ingin hanya menjadi penonton dalam urusan energi nasional. Kami ingin terlibat dalam perumusan kebijakan. ADPMET membuka ruang dialog strategis yang sangat kami butuhkan,” tegasnya.
Ia berharap, Munas kali ini mampu melahirkan rumusan konkret untuk memperkuat posisi tawar daerah. “Bagi hasil yang adil bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keberlanjutan pembangunan di daerah. Ini menyangkut masa depan Penajam Paser Utara,” ujarnya.
Dengan hadirnya PPU dalam Munas ADPMET 2025, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, demi mendorong pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.(adv/kominfoppu)