lingkaranberita.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya dalam menciptakan distribusi bantuan pertanian yang adil dan transparan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, saat berdialog bersama para kelompok tani se-Kecamatan Babulu, Rabu (9/7/2025).
Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian PPU tersebut, Wabup Abdul Waris mengangkat isu ketimpangan dalam pendistribusian alat dan sarana pertanian. Ia menyoroti perlunya akurasi data penerima bantuan dan perlakuan yang setara bagi seluruh kelompok tani.
“Saya hadir di sini bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga untuk mendengar langsung suara petani. Kami ingin tahu siapa yang sudah menerima bantuan, siapa yang belum, dan mengapa. Transparansi sangat penting agar tidak timbul kecemburuan atau spekulasi negatif,” ujar Waris dalam sambutannya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Camat Babulu, Kepala Dinas Pertanian PPU, jajaran penyuluh pertanian, serta para ketua dan anggota kelompok tani dari berbagai desa.
Wabup menyebutkan adanya temuan lapangan terkait ketimpangan distribusi. Salah satu contohnya adalah kelompok tani di Desa Gunung Mulia yang belum pernah tersentuh bantuan sejak 2016, sementara kelompok lain sudah menerima bantuan lebih dari sekali.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Data harus terbuka. Jangan sampai ada yang mendapat empat unit traktor, sementara kelompok lain tidak mendapat apa-apa. Kita harus adil,” tegasnya.
Tak hanya soal pemerataan, Wabup juga mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk pungutan liar maupun praktik jual beli bantuan alat dan pupuk. Ia mengajak semua pihak menjaga integritas dan melaporkan jika ditemukan penyalahgunaan.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada transaksi ‘bawah meja’. Kalau ada, laporkan. Jangan sampai karena uang ratusan ribu, kita justru berurusan dengan hukum,” tegasnya lagi.
Waris juga mendorong para petani untuk tidak hanya menerima bantuan, tetapi turut bertanggung jawab dalam perawatan alat. Menurutnya, bantuan yang rusak karena lalai dirawat justru akan merugikan petani sendiri.
“Kita perlu meninggalkan pola pikir ego sektoral. Jangan ada iri hati antar kelompok. Bangun kejujuran, saling dukung, dan manfaatkan bantuan ini dengan maksimal,” tutupnya.
Acara ditutup dengan sesi diskusi terbuka. Kelompok tani diberi kesempatan menyampaikan keluhan, termasuk yang belum pernah tersentuh bantuan pemerintah. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan sistem distribusi yang lebih adil dan berpihak pada petani kecil.(adv/kominfoppu)