lingkaranberita.com, JAKARTA, 30 Juli 2025 – Langkah besar dalam reformasi administrasi publik kembali diwujudkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi menjalin kerja sama strategis terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam layanan perpajakan.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, yang berlangsung di Gedung Cakti KPDJP, Selasa (29/7/2025).
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari transformasi besar DJP dalam memperkuat tata kelola perpajakan berbasis data. “Ini bukan sekadar integrasi teknis, tapi bentuk nyata sinergi antarlembaga dalam memperluas akses, meningkatkan validitas data, dan memperkuat pengawasan pajak,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, DJP akan memanfaatkan data kependudukan, termasuk validasi dan pemutakhiran data NIK, serta layanan face recognition, untuk mendukung sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, yakni Coretax DJP.
Bimo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Ditjen Dukcapil yang memungkinkan DJP memperkuat basis data perpajakan nasional. “Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan luar biasa dalam mewujudkan layanan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan akurat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan komitmennya dalam memberikan hak akses data kependudukan kepada DJP secara optimal. Menurutnya, pemanfaatan data ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mengizinkan data kependudukan digunakan untuk berbagai kepentingan strategis negara.
“Mulai dari pelayanan publik hingga penegakan hukum, data kependudukan adalah fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kami mendukung penuh kerja sama ini untuk mendukung transformasi layanan pajak yang lebih inklusif dan terpercaya,” tegas Teguh.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.(din/*)