Lingkaranberita.com, TARAKAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, melibatkan Kantor Akutan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.
Khususnya, untuk entitas rendah atau dalam pemeriksaan sebelumnya tidak ada indikasi kesalahan dan dari sisi tindaklanjut juga sudah bagus.
Di Kalimantan Utara (Kaltara), terdapat empat kabupaten, satu kota dan satu provinsi yang menjadi objek pemeriksaan.
“Ada pemeriksaan atas laporan keuangan mandatory. Disebutkan dalam undang-undang, kita harus melakukan pemeriksaan entitas keuangan di pemerintah daerah. Saat melakukan pemeriksaan, personel kita mepet dulu ke situ, harus buat strategi dan ritme supaya pemeriksaan bisa tepat waktu. Pemeriksaan kinerja dan dengan tujuan tertentu, akan melibatkan KAP,” terang Kepala BPK Perwakilan Kaltara Arief Fadillah, Jumat (26/11/2021).
Dengan risiko rendah itulah, secara bertahap akan dialihkan ke KAP. Saat ini prosesnya masih lelang untuk memilih KAP yang sesuai kriteria menjalankan pemeriksaan atas keuangan pemerintah daerah.
Secara perlahan, tugas tersebut akan dialihkan KAP sedangkan BPK akan fokus pada pemeriksaan kinerja.
“Apalagi di Kaltara ini kan opini sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) semua. Di sisi tindaklanjut presentasenya sudah rata-rata 90 persen, bahkan provinsi sudah mencapai 93 persen untuk melaksanakan tindaklanjut rekomendasi,” ungkapnya.
Arief mengatakan, sesuai dengan rencana strategis (Renstra) BPK, minimal tindaklanjut 75 persen karena risiko opini sudah WTP dan tindaklanjut sudah bagus.
Setelah pemeriksaan keuangan daerah nantinya diserahkan ke KAP, maka BPK akan melakukan pemeriksaan lebih ke arah audit kinerja.
Salah satunya adalah kinerja dalam memaksimalkan potensi suatu daerah untuk dikembangkan. Sehingga, memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk menambah biaya pembangunan.
“Kaltara ini potensinya besar, ada tambang, ada perkebunan, ada ikan, rumput laut dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari PAD sangat kecil. Di sini APBD yang paling tinggi adalah provinsi yang berada di angka Rp2,2 triliun, Tarakan dan kabupaten lainya sekitar Rp1,4 triliun sedangkan KTT Rp700 miliar. Jadi sangat kecil, bagaimana membangun daerah kalau APBDnya sebesar itu. Makanya kita fokus kinerja,” paparnya.
Untuk audit kinerja, BPK sudah mulai menyasar Kabupaten Bulungan yang saat ini dilakukan pemeriksaan fokus kepada fiskal dan PAD.
“Kira-kira apa yang bisa digali pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya. Kita buatkan potensi-potensi dan akan kita rekomendasikan ke daerah tersebut, untuk menggali potensi yang ada,” pungkasnya. (*kk/gus)