• SUSUNAN REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Lingkaran Berita
No Result
View All Result

Sektor Perikanan Diabaikan, Bupati PPU Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

26/11/2025
in PENAJAM
0

Bupati PPU Mudyat Noor abadikan momen bersama gubernur Kaltim.(ist)

531
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Insightkaltim.com, Balikpapan — Selain persoalan pembangunan infrastruktur, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, juga menyoroti kondisi sektor perikanan di wilayahnya yang dinilai masih jauh dari ideal. Hal ini ia sampaikan dalam forum pertemuan dengan Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI, Rabu (26/11/2025).

Related Posts

Dorong Adaptasi Daerah Hadapi IKN, PPU Lakukan Evaluasi Menyeluruh untuk Pimpinan Tinggi Pratama

Disdikpora Terapkan Skema “Cadangan Kepemimpinan” untuk Stabilkan Manajemen Pendidikan PPU

Waris Dorong Ekonomi Komunitas Lewat Pokdarwis

PPU Gencarkan Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan, 147 Perusahaan Mulai Lengkapi Laporan Operasi

Mudyat menegaskan bahwa potensi perikanan di Kabupaten PPU sangat besar, namun kesejahteraan nelayan masih tertinggal. Harga ikan yang rendah, keterbatasan fasilitas pelabuhan, hingga minimnya akses pasar masih menjadi kendala utama.

“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisi mereka belum layak. Harga jual sangat rendah dan fasilitas pendukung belum tersedia maksimal,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus melalui pembangunan pelabuhan perikanan, cold storage, hingga infrastruktur rantai pasok hasil laut. Menurutnya, dukungan tersebut akan menjadi titik balik bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan nelayan lokal.

Selain sektor perikanan, Mudyat juga menyinggung pentingnya kebijakan fiskal yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD).

“Kami hanya menginginkan keadilan. Kaltim, termasuk PPU, sudah memberi banyak kepada negara,” tegasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, serta sejumlah tokoh masyarakat yang juga menitipkan berbagai aspirasi pembangunan kepada Komisi XII DPR RI.(adv/kominfoppu)

SendShare32
Next Post

Bonus Rp80,7 Miliar Resmi Cair untuk 852 Atlet PON dan PEPARNAS Kaltim, Gubernur Harum: Prestasi Ini Baru Titik Awal

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular Posts

Terlaris di Balikpapan, Kursus Mengemudi di KAKA Driving Dijamin Pasti Bisa

by admin
09/11/2021
0
4.8k

Maksud Hati Merubah Nasib, Johanis Tinungki Pulang Tinggal Nama

by admin
22/08/2023
0
2.2k

Keluarga Sehat bersama Eco Enzyme

by admin
07/01/2023
0
1.9k

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
Hubungi Kami: admin@lingkaranberita.com

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.

No Result
View All Result
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.