lingkaranberita.com, Surabaya – Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan terhadap program revitalisasi jalan provinsi, Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda benchmarking guna menggali praktik terbaik pengawasan infrastruktur yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar studi banding, melainkan upaya konkret untuk memperkaya perspektif dan memperkuat tata kelola pembangunan jalan di Kaltim.
“Kami ingin belajar dari pengalaman Jawa Timur, terutama dalam sistem pendanaan, penerapan teknologi konstruksi, serta peran dunia usaha dalam menjaga kualitas jalan. Pengawasan tidak hanya soal fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut aksesibilitas dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Jatim, rombongan Komisi III berdiskusi intens dengan para anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi infrastruktur. Pembahasan meliputi kebijakan perencanaan jalan, sistem evaluasi berlapis, hingga penerapan teknologi digital dalam pengawasan proyek.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi benchmarking karena dinilai berhasil mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan tata ruang wilayah secara komprehensif. Provinsi tersebut juga telah menerapkan sistem monitoring real-time yang memudahkan pengawasan kondisi jalan dan distribusi anggaran secara transparan.
Abdulloh menilai, sejumlah tantangan di Kaltim seperti kerusakan jalan akibat beban kendaraan tambang dan keterbatasan anggaran memerlukan terobosan yang berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami melihat bagaimana Jatim melibatkan sektor industri, pertambangan, dan masyarakat dalam menjaga kualitas jalan. Pendekatan kolaboratif seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Kaltim,” ujarnya.
Selain membahas aspek teknis, Komisi III juga menyoroti persoalan non-teknis seperti pembebasan lahan, penyelesaian konflik sosial, dan sinkronisasi antarinstansi yang kerap memperlambat proses pembangunan jalan. DPRD Jatim pun berbagi strategi penyelesaian berbasis komunikasi publik dan pendekatan sosial yang dinilai efektif mengurangi resistensi masyarakat.
Kegiatan benchmarking ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah di Kaltim. Hasil pembelajaran dari Jatim diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja Komisi III pada tahun anggaran mendatang.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat, membuka akses ekonomi baru, dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kaltim,” tutup Abdulloh. (Adv/dprdkaltim)