lingkaranberita.com, Samarinda – Suasana politik anggaran di Gedung DPRD Kalimantan Timur menghangat pada Rapat Paripurna ke-37 Tahun 2025, Selasa (23/9/2025). Tujuh fraksi di DPRD Kaltim secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Utama Gedung DPRD Kaltim itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para wakil ketua — Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji serta Asisten I Sekretariat Provinsi Kaltim M. Syirajudin, mewakili Pemerintah Provinsi.
Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap arah kebijakan keuangan daerah.
Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum antara lain:
- Fraksi Golkar melalui juru bicara Andi Satya Adi Saputra,
- Fraksi Gerindra oleh Baharuddin Muin,
- Fraksi PDI Perjuangan oleh Guntur,
- Fraksi PKB oleh Damayanti,
- Fraksi PAN–NasDem oleh Abdul Giaz,
- Fraksi PKS oleh Subandi, dan
- Fraksi Demokrat–PPP oleh Nuhadi Saputra.
Dalam pandangannya, sejumlah fraksi menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah, peningkatan belanja operasional, serta efektivitas program prioritas pemerintah daerah. Isu strategis seperti penguatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat juga menjadi fokus utama pembahasan.
“Kami menilai perlunya pengendalian belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran, agar tidak menimbulkan ketimpangan antarsektor,” ujar salah satu juru bicara fraksi dalam forum tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Ia mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga arah pembangunan Kaltim.
“Pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi menunjukkan bahwa DPRD bekerja serius dalam mengawal APBD agar benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Hasanuddin.
“Setiap catatan dan saran yang muncul akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi dalam menyempurnakan kebijakan anggaran yang lebih responsif dan berkeadilan.”
Hasanuddin juga menambahkan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terhadap pelaksanaan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Tahapan berikutnya adalah mendengarkan tanggapan resmi dari Gubernur Kalimantan Timur atas seluruh pandangan fraksi, yang akan menjadi bagian penting dalam proses finalisasi pembahasan perubahan APBD 2025,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi simbol transparansi politik anggaran di DPRD Kaltim, di mana setiap fraksi berperan aktif menyuarakan aspirasi rakyat demi memastikan arah kebijakan fiskal yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur (ADV/DPRD Kaltim)