lingkaranberita.com, Samarinda — Ribuan massa dari Aliansi Mahakam tumpah ruah di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Mereka datang membawa semangat perubahan dan 11 tuntutan besar yang menggema sebagai bentuk keprihatinan terhadap kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa, pengemudi ojek online, organisasi masyarakat, hingga warga sipil ini berlangsung damai namun penuh semangat. Dari atas mobil komando, orator silih berganti menyuarakan tuntutan yang mencakup isu hukum, pendidikan, hingga keadilan sosial.
11 Tuntutan Pro-Rakyat: Dari RUU hingga Supremasi Hukum
Dalam pernyataannya, Aliansi Mahakam mendesak DPRD Kaltim menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Tuntutan tersebut antara lain penolakan RUU KUHAP, penghapusan tunjangan DPR, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, massa juga menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, pemerataan pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), serta penghentian kebijakan yang dianggap pro-oligarki dan merusak demokrasi. Mereka menolak “pemutihan dosa” pemerintah, menentang tindakan represif terhadap masyarakat, dan mendesak penegakan hukum yang adil serta perlindungan terhadap lingkungan dari kejahatan ekologis dan eksploitasi tambang.
DPRD Kaltim: Aspirasi Rakyat Adalah Amanah
Mendengar gelombang aspirasi itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis beserta puluhan anggota dewan lainnya, langsung menemui massa di halaman gedung. Dengan suara tegas, Hasanuddin—yang akrab disapa Hamas—menyatakan dukungan terhadap penyampaian aspirasi secara damai.
“Kami mengapresiasi semangat teman-teman Aliansi Mahakam. Ini bukti bahwa demokrasi di Kaltim hidup dan sehat. Apa yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan kami,” ujar Hamas di hadapan ribuan massa.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim akan meneruskan seluruh tuntutan yang menjadi kewenangan pusat kepada pemerintah nasional, sementara isu daerah akan dibahas lintas sektor melalui rapat bersama pemerintah provinsi.
“Sebelas tuntutan sudah kami terima dan akan kami tandatangani sebagai komitmen bersama. Tapi perjuangan ini harus kita kawal bersama, karena sebagian keputusan berada di tangan pemerintah pusat,” tegasnya.
Aksi Damai, Aparat Pastikan Situasi Kondusif
Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan tertib berkat pengamanan ketat aparat gabungan. Sejumlah pejabat turut hadir memastikan stabilitas wilayah, di antaranya Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, serta Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
Koordinasi yang solid antara aparat keamanan dan DPRD membuat kegiatan penyampaian aspirasi berjalan damai tanpa insiden berarti.
Demokrasi di Bumi Etam Masih Hidup
Aksi Aliansi Mahakam hari itu menjadi penegas bahwa suara rakyat tetap bergema di Bumi Etam. DPRD Kaltim pun menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang adil, transparan, dan pro-rakyat.(adv/dprdkaltim)