lingkaranberita.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan kualitas pendidikan melalui penguatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan perhatian lebih bagi sekolah swasta. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dewan Pendidikan Kaltim, serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta se-Kaltim, Senin (25/8/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, berlangsung dinamis dan diwarnai berbagai masukan dari perwakilan sekolah swasta yang menilai tata kelola BOSDA masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional di lapangan.
“Komisi IV ingin memastikan pemerataan. Tidak boleh ada sekolah tertinggal, baik negeri maupun swasta. Pemerataan dana operasional adalah kunci agar mutu pendidikan di Kaltim berjalan seimbang,” tegas H. Baba.
Ia juga menyoroti perlunya fleksibilitas dalam penggunaan dana BOSDA agar bisa menjangkau kebutuhan riil sekolah swasta, terutama yang berada di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. “Kami mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus diperkuat,” tambahnya.
Senada, Anggota Komisi IV Hartono Basuki menekankan pentingnya kehadiran sekolah swasta dalam memperluas akses pendidikan di daerah yang belum memiliki sekolah negeri memadai. Ia juga menyoroti program pendidikan gratis atau Gratispol agar benar-benar tepat sasaran.
“Gratispol jangan hanya jadi slogan. Pemerintah harus memastikan program ini menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk siswa di sekolah swasta,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV lainnya, Agus Aras, menyoroti tantangan pelaksanaan program Gratispol dan Jospol (seragam gratis). Ia menilai program tersebut perlu dirancang dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta batas kewenangan Pemprov Kaltim.
“Kita tidak boleh terjebak dalam program populis tanpa perencanaan matang. Pendidikan gratis memang penting, tapi harus ada peta jalan dan sumber pendanaan yang jelas agar tidak mengorbankan sektor lain,” tegasnya.
Agus juga mengingatkan agar Pemprov memperbaiki tata kelola program seragam gratis yang tahun ini masih menghadapi kendala keterlambatan dan ketidaksesuaian distribusi. Ia meminta agar perencanaan tahun 2025 dijadikan momentum untuk perbaikan agar pelaksanaan di tahun berikutnya berjalan lebih tertib.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. “Kami sedang menyusun langkah strategis agar perhatian kepada sekolah swasta meningkat, terutama yang berada di kawasan pinggiran,” jelasnya.
Armin juga mendorong sinergi antara sekolah negeri dan swasta melalui pemanfaatan bersama fasilitas sarana-prasarana. “Sekolah negeri harus membuka diri. Fasilitas pendidikan bisa digunakan bersama, karena mencerdaskan anak bangsa adalah tanggung jawab kolektif, bukan kompetisi,” pungkasnya.
Melalui forum ini, Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa reformasi BOSDA dan sinergi antarsektor pendidikan menjadi langkah penting menuju pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. (adv/dprdkaltim)