lingkaranberita.com, PENAJAM PASER UTARA – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron mendorong pemerintah daerah untuk tak kalah mensosialisasikan sekolah swasta kepada orang tua atau wali murid.
Hal ini agar tak ditemukan lagi persoalan saat penerimaan peserta didik baru, dimana orang tua lebih memilih sekolah negeri untuk menyekolahkan anaknya. Hingga akhirnya terjadi polemik karena buah hatinya tidak diterima atau masuk zonasi namun tak lolos karena perangkingan umur.
“Sebaiknya pemerintah membuka keran selebar-lebarnya untuk sekolah swasta. Itu yang paling tepat,” kata Thohiron, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, jika sekolah swasta telah menjadi pilihan masyarakat dalam arti luas, hal tersebut juga akan meringankan beban pemerintah. Pasalnya, yang menanggung pendidikan semakin banyak seperti yayasan, tak hanya pemerintah.
“Jadi sebenarnya pemerintah cukup memberikan support kepada sekolah swasta yang masih tertinggal. Sekolah swasta sudah punya gedung dan guru sendiri, jadi tinggal operasionalnya yang dipantau oleh pemerintah,” terangnya.
Sehingga sekolah swasta juga bisa berperan lebih dalam peningkatan pendidikan. Sementara ini, kerap orang tua mengesampingkan sekolah swasta. Ia bilang, pemerintah harus hadir di sekolah swasta.
“Sekolah swasta memang gratis segalanya. Padahal kalau pemerintah itu mau, ya subsidi sekolah swasta,” saran Thohiron.
Thohiron menegaskan, murid yang bersekolah di swasta juga anak negara. Kata dia, undang-undang telah sangat jelas menyebut jika tak ada dikotomi baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta.
“Seluruh anak usia sekolah itu menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kalau sekolah swasta sudah ada bapaknya (di bawah yayasan), jadi pemerintah subsidi sedikit saja, kalau sekolah negeri kan pemerintah bertanggungjawab penuh,” pungkas Thohiron.(adv/dprdppu)