lingkaranberita.com, PENAJAM PASER UTARA – Banyak potensi wisata yang dapat dinikmati di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), baik itu alam maupun destinasi wisata bahari. Tentunya jika dikelola dengan baik akan berdampak pada perekenomian masyarakat sekitar dan umumnya daerah.
Namun, untuk di Benuo Taka masih belum menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong Peningkatan Asli Daerah (PAD). Situasi inipun mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD PPU, Jamaluddin yang menurutnya sangat disayangkan jika belum memungut retribusi.
“Pemerintah daerah khususnya instansi terkait harus benar-benar ada keseriusan kalau ingin mengelola tempat wisata,” ucap Jamaluddin, Kamis (3/7/2025).
Ia memahami, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) belum dapat berbuat lebih jauh terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata.
Sebab, wisata yang terdapat di Kabupaten PPU seperti Hutan Mangrove dan Pantai Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, sebagian lahannya masih milik masyarakat setempat. Hal inipun turut menjadi kendala.
Dikatakannya, legislatif mendukung penuh upaya Disbudpar yang saat ini masih terus berproses appraisal pembebasan lahan sekitar wisata, antara lain di Pantai Nipah-Nipah dan Ekowisata Mangrove Kampung Baru, Kecamatan Penajam.
“Seperti di (wisata) mangrove pada bagian depannya masih lahan milik masyarakat. Saat ini telah berproses untuk pembebasan lahan,” jelasnya.
Jika telah dilakukan pembebasahan lahan secara klir, maka pemerintah daerah baru dapat bergerak leluasa untuk melakukan pengembangan, termasuk pengelolaannya dan nantinya bermuara pada peningkatan PAD dari sektor pariwisata.
“Lahan yang dibebaskan bisa dijadikan area parkir atau penataan lainnya yang indah dan menarik. Sehingga pemerintah daerah punya kewenangan menarik retribusi dan bakal berdampak pada PAD,” tandas Jamaluddin.(adv/dprdppu)