Lingkaranberita.com, KUTIM – Sektor perkebunan sangat berperan penting dalam mensukseskan pelaksanaan strategi transformasi ekonomi di Kalimantan Timur khususnya di Kutai Timur
Melalui transformasi ekonomi, diharapkan pembangunan ekonomi Kutim akan berbasiskan pengelolaan sumber daya alam terbarukan dengan menitik beratkan pada upaya peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir.
Dalam mendukung strategi perkebunan dan pertanian memainkan peran yang sangat penting, mengingat perkebunan terutama kelapa sawit dan pertanian padi, serta komoditas lainnya, menjadi komoditas unggulan penting dalam menyediakan bahan baku untuk industri oleochemical.
Sebagai strategi hilirisasi industri yang akan di kembangkan, selain itu perkebunan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.Sektor Perkebunan dan Pertanian menjadi salah satu bidang yang banyak mendapatkan atensi dari masyarakat, agar bisa direalisasikan dalam anggaran perubahan tahun 2023 ini.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni. S.Sos, usai turun untuk bertemu dengan masyarakat beberapa waktu yang lalu.
“Yang menjadi skala prioritas dan dibutuhkan oleh petani saat ini yakni daya dukungnya, contohnya pupuk, alat perontok padi,” ucap Joni.
Dirinya menyebut, penyediaan pupuk dan alat pertanian tidak memerlukan biaya yang cukup besar dan proses pengadaanya pun juga tidak memerlukan proses yang panjang, sehingga memudahkan pemerintah dalam pendistribusian kepada para petani yang hingga saat ini masih banyak mengalami kesulitan, terutama pupuk.
“Prosesnya kan bisa langsung PL (Penunjukan Langsung) dan anggaranya juga tidak besar,” imbuhnya.Selain itu, Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyebut, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) juga menjadi salah satu contoh pembangunan yang juga banyak menjadi harapan untuk mendukung proses pendidikan yang di ketahui, hingga saat ini masih banyak ditemui bangunan sekolah yang masih jauh dari kata layak, terutama di kecamatan.
“Jauh berbeda dengan kondisi di ibu kota yang sebagian besar sudah memiliki bangunan yang bagus, nah pemerintah juga arahkan konsentrasi pembangunan kearah pedalaman,” ujarnya.
Meskipun pengesahan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) sudah di sahkan pada September lalu, namun menurut informasi yang dia terima, saat ini baru proses proses peninjauan pekerjaan di lapangan, dirinya khawatir, program-program pembangunan yang telah ditetapkan tidak dapat direalisasikan, mengingat tenggang waktu yang sudah semakin mepet. (adv/Kutim)