Lingkaranberita.com, Tenggarong– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan anggaran puluhan miliar setiap tahun untuk membayar BPJS Kesehatan melalu program bantuan iuran (PBI).
Hal ini merupakan komitmen Pemkab Kutai Kartanegara untuk menyediakan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu.
Wujud komitmen itu pun berbuah manis. Ratusan ribu jiwa di Kabupaten Kutai Kartanegara kini telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) semester I tahun 2022 jumlah penduduk Kukar sebanyak 765.284 jiwa.
Namun pada kenyataannya, jumlah kepesertaan JKN di Kutai Kartanegara per Maret 2023 mencapai 777.041 jiwa.
Kepala BPJS Kesehatan Kutai Kartanegara Ika Irawati, menjelaskan, artinya 100 persen penduduk di Kutai Kartanegara sudah menjadi peserta JKN-KIS.
Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pun mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award.
Penghargaan tersebut diterima Pemkab Kukar bersama 334 Kabupaten dan Kota dan 22 Provinsi pada Selasa (14/3/2023) lalu di Jakarta.
“Dan kepesertaan masyarakat Kukar di JKN yang bersumber dari dana APBD Kabupaten melalui program PBI sebanyak 84.945 jiwa,” ujarnya, Sabtu (18/3/2023).
Universal Health Coverage (UHC) Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Mereka yang terpilih merupakan daerah yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional.
Salah satunya dengan cara mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Penghargaan UHC secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses bagi semua pihak.
UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau.
“Dari total seluruh penduduk Kukar yakni 765.284 jiwa, sebanyak 777.041 jiwa menjadi peserta JKN. Artinya kepesertaan per Maret 2023 sudah 100 persen,” jelas Ika Irawati.
Bupati Edi Damansyah melalui Kepala Dinas Sosial Hamli mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian UHC di Kutai Kartanegara.
Ia juga berterima kasih kepada BPJS Kesehatan Kukar yang telah bekerja keras agar masyarakat Kukar bisa terjamin ke dalam Program JKN.
Sehingga, Pemkab Kukar pun sukses dalam mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage.
Dengan telah tercapainya UHC di Kukar, lanjut Hamli, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani masyarakat.
“Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kukar tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” terangnya.
Demi mendukung program JKN, Pemkab Kukar mengguyurkan dana Rp36 Miliar setiap tahun. Anggaran ini dibayarkan untuk 84.945 jiwa melalui Program Bantuan Iuran (PBI).
“Jadi ada dua sistem pendanaan. Yang dijamin oleh ABPN melalui DTKS dan melalui PBI hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (adv/kominfokukar*)