LINGKARANBERITA.COM, SAMARINDA – Memperingati Hari Statistik Nasional 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menggelar Webinar Hari Statistik Kaltim Dalam Kacamata Tiga Guru Besar, yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (20/10).
Tiga guru besar yakni Guru Besar Padjadjaran Arief Anshory, Guru Besar Universitas Mularwarman Hj. Eny Rochaida dan Guru besar Universitas Lampung Bustanul Arifin.
Kegiatan tersebut di hadiri Sekretaris Utama BPS RI Atqo Mardiyanto serta Staf Ali Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Christianus Benny.
Webinar ini sebut Kepala BPS Kaltim Yusnir Juriana dapat dijadikan ruang diskusi yang dapat memfasilitasi lahirnya ide atau gagasan cerdas.
Tentunya terkait bagaimana membangun sinergitas atau melakukan integritas pembangunan pertanian dan perlindungan sosial serta transformasi struktural di Provinsi Kaltim untuk mewujudkan visi Kaltim.
Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong perubahan menuju arah pembangunan berkelanjutan didasari hak asasi manusia, serta kesetaraan untuk menciptakan pembanguan di bidang sosial, ekonomi serta lingkungan hidup.
SDGs ditetapkan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Kebijakan perlindungan sosial dapat menjadi satu instrumen untuk mewujudkan tujuan SDGs, karena kebijakan ini dapat mendorong pencapaian tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk.
Yusniar menyebutkan tingkat kemiskinan pedesaan di Kaltim lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan diperkotaan pada maret 2022. Presentase kemiskinan di pedesaan sebesar 9,64 persen sedangkan diperkotaan tercatat 4,80 persen.
Masyarakat pedesaan sangat tergantung pada sektor pertanian sebagaimana pencaharian mereka, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui interpensi kebijakan dari sektor pertanian atau melalui kebijakan sosial bagi petani.
Selain itu, tantangan lain dalam pembangunan wilayah Kaltim adalah kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan IKN di Kaltim diprediksi akan mempercepat transformasi struktural ekonomi pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan Kaltim.
Interaksi dari masalah kemiskinan serta tantangan dengan ditetapkanya Kaltim sebagai IKN berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, perlu dikolaborasi dan di diskusikan, sehingga nanti bisa dibangun satu desain kebijakan pembangunan yang tepat di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan untuk kaltim. (*adv/kominfokaltim)