LINGKARANBERITA.COM, BALIKPAPAN – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Kalimantan Timur (Kaltim) akan turut serta melakukan aksi protes ke Istana Negara terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Diperkirakan 30 ribu massa aksi perwakilan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia akan menggeruduk Istana Negara menuntut Presiden Joko Widodo memperhatikan PTS-PTS yang ada saat ini.
Ketua Aptisi Kaltim sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Minyak dan Gas (STT-Migas), Dr M Lukman ST MT mengatakan, bahwa perwakilan Aptisi Kaltim yang akan berangkat dan bergabung bersama dalam aksi di Jakarta yang rencananya akan digelar pada,
27 September 2022 mendatang.
“Tanggal 27 September. Insyaallah kita akan mengadakan aksi di Jakarta dan daerah seluruh Indonesia,” katanya saat ditemui di kampus STT Migas, Rabu 21 September 2022.
Dalam aksi itu juga, Lukman menerangkan bahwa teman-teman Aptisi Kaltim khususnya akan menyampaikan beberapa hal termasuk mengkritisi undang-undang yang menyebabkan dosen terdegradasi. “Karena dosen terdegradasi, bukan tenaga profesional tapi disamakan dengan ASN atau buruh,” ujarnya.
Selain itu juga ia meminta untuk meniadakan kebijakan yang tidak pro terhadap perguruan tinggi swasta (PTS). “Tidak terbayangkan bagaimana jika dekradasi dosen dan guru menjadi sekelas buruh, ini sama juga dengan pengkredilan kampus,” ujarnya.
Ia memaparkan, apalagi sebelumnya akreditasi mandiri yang dipegang oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Saat ini sudah berbayar per program studi (Prodi).
“Sekarang LAM-PT (Lembaga Akreditasi Mandiri) berbayar hingga Rp 40-100 juta per prodi. Kita minta agar tidak berbayar. Ini sangat memberatkan bagi kami,” jelasnya.
Ia dan Aptisi seluruh provinsi meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menilai sangat tidak berpihak kepada PTS. “Kita sudah beberapa kali kirim surat bahkan sampai ke DPR RI tapi belum ada respon untuk hal ini,” tandasnya.
Menurutnya sebagai Menteri Nadiem Makarim harusnya mau untuk diajak berdialog dengan para PTS. “Jangan hanya perwakilan sekretaris atau Dirjen saja yang didelegasikan,” pungkasnya. (**)