LINGKARANBERITA.COM, BALIKPAPAN – Gubernur Kaltim H Isran Noor menghadiri pelatihan bersama peningkatan kemampuan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara tindak pinana korupsi wilayah hukum provinsi Kalimantan Timur, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (5/9/2022).
Gubernur Isran memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pinana korupsi wilayah hukum provinsi Kaltim, dapat berjalan lancar.
“Dengan pelatihan bersma ini di harapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan, keterampilan aparat penegak hukum dan auditor, serta mampu meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan tindak pidana korupsi,” kata Isran Noor
Isran menyampaikan salut dan hormat dengan cara kerja KPK yang sekarang, dimana sebelumnya tidak ada pelatihan ini untuk aparat penegak hukum. “Dulu mana ada pelatihan seperti ini, padahal ini yang paling penting bagaimana melakukan koordinasi dan supervisi yang tujuannya mencegah. Kalau penindakan boleh-boleh saja, tapi paling penting itu bagaimana mencegah terjadinya tidak pidana korupsi,” tukas Isran.
Isran menambahkan, yang namanya korupsi itu tidak ada yang menginginkan, siapapun dia, tetapi karena ada momen dan ada kesempatan, ada peluang, dan dikiranya tidak ada orang yang melihat dan mengetahui, banyak pejabat yang terjerat baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, anggota DPRD.
“Kurang apa penghasilannya, cukup tapi masih saja melakukan korupsi, dan ini bagaimana psikologi dari pada manusia yang merasa tidak puas, dan menganggap sebuah musibah bagi dirinya tapi dia tidak sadar,” ujarnya.
Isran Noor mengatakan Pemprov Kaltim sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPK RI yang terus konsisten memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, dirinya sangat mendukung berbagai program dan kegiatan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi wilayah hukum provinsi Kaltim.
Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango menyampaikan berbagai harapan dan permasalahan dalam pembarantasan korupsi, dan secara khusus meminta penyelesaian segera, mengingat dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
“Oleh karena itu, kita semua harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerja sama antarlembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, maka tugas pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif,” tandasnya.
Nawawi menambahkan, melalui media pelatihan bersama ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum dan auditor serta mengikis sikap ego sektoral yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
“Sehingga melalui pelatihan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan membangun sinergitas aparat penegak hukum dan auditor dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya di Provinsi Kaltim serta dapat menjadi jembatan penyelesaian terhadap berbagai kendala yang terjadi di lapangan,” ujar Nawawi Pomolango.
Pelatihan bersama peningkatan kemampuan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara tindak pinana korupsi wilayah hukum Provinsi Kaltim di ikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai lembaga dan instansi di Kaltim, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai 8 September 2022. dan pembukaannya dihadiri Forkopimda vertikal Kaltim serta undangan lainnya. (DiskominfiKaltim*)