LINGKARANBERITA.COM, KALTARA – Gubernur Kalimantan Utara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menilai kebijakan subsidi ongkos angkut (SOA) dapat menekan disparitas harga di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Selain itu, juga dapat menjalankan misi kemanusiaan yang membantu warga hendak bepergian ke wilayah tersebut.
“Melalui program SOA barang, bisa menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang ada di wilayah perbatasan dan pedalaman. Tidak hanya itu, melalui SOA penumpang, kita juga bisa memudahkan masyarakat di wilayah perbatasan untuk bepergian dengan harga yang terjangkau,” kata Gubernur.
Karena itu, pada APBD 2022, Pemprov Kaltara kembali akan merealisasikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perbatasan tersebut. Pemprov mengalokasikan sebesar Rp 14 miliar pada tahun ini.
“Insya Allah tahun ini akan bergulir. Hanya saja ada sejumlah kendala. Namun, itu bukan halangan bagi kita, saya yakin ini segera terealisasi,” kata Gubernur, Selasa (14/6/2022).
Terbatasnya penganggaran dengan menggunakan alokasi APBD, tidak menyurutkan semangat Pemprov untuk melayani masyarakat di perbatasan. Gubernur mengungkapkan, akan berupaya menarik dana dari pusat yang belum disalurkan ke provinsi termuda ini.
“Kita berupaya untuk menarik beberapa dana dari pusat yang belum disalurkan ke Kaltara,” ujarnya.
Gubernur menuturkan, tahun lalu penerbangan penumpang bersubsidi tersebut terealisasi hampir 100 persen. Dimana program layanan tersebut dibiayai melalui APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Tidak hanya pada penumpang udara, kita juga memberikan layanan subsidi kepada masyarakat perbatasan yang menggunakan moda transportasi sungai,” ujarnya.
Gubernur berharap, adanya program itu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di perbatasan maupun pedalaman dapat berjalan maksimal.
Dari laporan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, pemerintah membuka layanan penerbangan bersubsidi sebanyak 845 flight untuk alokasi APBD. Sedangkan untuk layanan subsidi penumpang transportasi sungai sebanyak 157 trip. Dimana total realisasi SOA yang bersumber dari APBD senilai Rp 13,4 miliar.
Sementara untuk realisasi SOA penumpang yang bersumber dari APBN sebanyak 2.806 flight. Lalu, realisasi SOA Perintis Kargo sebanyak 520 flight. Dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 39,9 miliar.
“Semua ini terealisasi berkat upaya maksimal Pemprov Kaltara, pemerintah daerah setempat dan institusi lainnya yang terlibat. Termasuk, partisipasi aktif masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan,” kata Gubernur.
Tidak hanya kegiatan SOA penumpang. Pada tahun lalu, SOA barang untuk masyarakat di perbatasan juga telah terealisasi 100 persen. Untuk diketahui, SOA Barang 2021 menjangkau sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan di Kaltara, meliputi Krayan, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Seimanggaris, Tulin Onsoi, dan Sebakis di Kabupaten Nunukan. Di Kabupaten Malinau menjangkau daerah seperti Mentarang Hulu, Sei Tubu, Long Sule, Pujungan dan Bahau Hulu.
“Berdasarkan laporan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Disperindagkop-UKM) Kaltara, kegiatan SOA Barang yang bersumber dari APBD pada tahun lalu telah terealisasi 100 persen,” kata Gubernur.
Dianggarkannya program SOA barang oleh Pemprov Kaltara bertujuan untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di perbatasan. Pada program ini, Pemprov Kaltara mensubsidi biaya pengangkutan barang pokok strategis masyarakat ke daerah-daerah sasaran, baik melalui jalur sungai maupun udara dengan maskapai perintis. Dengan begitu, barang pokok yang disuplai akan tetap mengikuti harga distributor.
“Harganya akan terjangkau. Sama dengan harga di kota. Ini akan memudahkan masyarakat di pedalaman, di pelosok perbatasan mendapatkan barang kebutuhannya dengan harga yang murah,” sebutnya.
Selain itu, program ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok yang berasal dari negara tetangga, Malaysia. (dkisp)