Lingkaranberita.com, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai skema pembiayaan pembangunan daerah dengan PT Multi Sarana Infrastruktur (SMI) di Kantor Bupati PPU, Selasa (22/10/2024). Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD PPU, Raup Muin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat PPU, Nicko Herlambang, serta jajaran PT SMI dan pejabat terkait lainnya.
Zainal Arifin menyatakan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten PPU, khususnya untuk proyek-proyek prioritas. “Diskusi ini bertujuan membuka peluang-peluang pendanaan kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zainal menjelaskan bahwa keberadaan PT SMI sebagai mitra pemerintah daerah memberikan solusi alternatif pembiayaan melalui pinjaman yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pembangunan yang sifatnya mendesak dan prioritas. “Pinjaman ini bersifat suportif untuk mendukung kegiatan pembangunan yang sedang berjalan,” kata Zainal.
Mengenai rencana pinjaman baru, Zainal mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab PPU sedang menjalani ikatan pinjaman dengan PT SMI yang akan berakhir pada 2026 mendatang. “Kami masih menjajaki kemungkinan pinjaman tambahan. Tentu saja, hal ini masih harus dibahas lebih lanjut dengan DPRD dan pihak terkait lainnya,” tambahnya. Zainal juga menegaskan pentingnya efektivitas pelaksanaan program agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyoroti tantangan pembangunan di wilayah yang sangat luas namun dengan jumlah penduduk yang relatif kecil. “Karena itu, pembiayaan untuk pembangunan di PPU membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan daerah lain yang lebih kecil,” ujarnya.
Raup juga menyinggung soal beberapa proyek yang dibiayai melalui pinjaman PT SMI beberapa tahun lalu, seperti pembangunan Coastal Road. Ia mengungkapkan bahwa meskipun pembiayaan telah dialokasikan, pemanfaatan proyek tersebut belum optimal. “Terkait pinjaman, kami tidak masalah jika itu untuk kebaikan PPU. Namun, penting untuk memastikan peruntukannya tepat sasaran. Biaya yang besar akan sia-sia jika perencanaan dan pelaksanaannya tidak jelas,” ujar Raup.
Diskusi ini mencerminkan komitmen Pemkab PPU dan DPRD dalam merancang dan memastikan skema pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, dengan tujuan agar hasilnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat PPU. (adv/kominfoppu)