Lingkaranberita.com, Tenggarong– Sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berhasil menduduki capaian realisasi keuangan tertinggi.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono Kasnu saat berada dalam Rapat Koordinasi Pengendalian APBD Tahun Anggaran 2023.
Adapun 10 OPD capaian realisasi keuangan tertinggi di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menduduki urutan tertinggi dengan capaian 17,63 persen.
Disusul Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 17,52 persen, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 16,70 persen.
Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) 16,04 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 15,68 persen.
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) 15,37 persen, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) 15,28 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) 14.13 persen,
Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan (Diarpus) 14,10 persen dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 13,93 persen.
“Saya mengapresiasi dan ini perlu dicontoh, apa yang dilakukan dalam melakukan aksi penyerapan anggaran tahun 2023 triwulan I,” ujar Sunggono, Selasa (9/5/2023).
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto membeberkan strategi mengenai penyerapan anggaran di organisasinya.
Menurut Dafip, Diskominfo telah melakukan berbagai upaya dalam penyerapan dan pengawasan anggaran definitif per sub kegiatan.
Seperti program penunjang urusan pemerintah daerah, program informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika.
Kemudian, program penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
Adapun realisasi kinerja dan keuangan triwulan 1 mencapai 16,70 persen dari pagu anggaran Rp171.151 Miliar.
Yakni, dengan realisasi Rp12,885 miliar dan rata-rata capaian kinerja sampai triwulan I sebesar 10,49 persen berdasarkan e-Pantau.
“Alhamdulillah program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dengan rincian lima program, 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan,” jelasnya.
Untuk diketahui, Diskominfo memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.
Lalu fungsinya melakukan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika statistik dan persandian.(adv/kominfokukar*)